JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) Tomsi Tohir menegaskan, pentingnya kepala desa miliki kemampuan leadership untuk mengembangkan desa. Seorang kepala desa tidaklah belaka bertindak sebagai pemimpin formal, tetapi juga menjadi guru dan juga orang tua yang dimaksud membimbing masyarakat.
“Kalau beliau (kepala desa) tak mempunyai kemampuan leadership sekalipun di dalam tingkat desa, maka tidak ada akan berprogres desa itu,” jelasnya pada Rapat Sinkronisasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Proyek Perkuatan Pemerintahan kemudian Pembangunan Desa (P3PD) Tahun 2024 di area Ibukota Indonesia diambil Hari Sabtu (17/8/2024).
Tomsi menyoroti isu subjektivitas serta prospek ketidakadilan yang dimaksud harus diperbaiki pada proses pendataan penduduk kurang mampu di area desa. Menurutnya, kepala desa yang adil seharusnya mencatatkan data dan juga memberikan bantuan berdasarkan keinginan masyarakat, tidak afiliasi urusan politik atau dukungan pribadi. “Oleh sebab itu kepemimpinan kepala desa ini penting. Itu juga kita lihat kadang-kadang yang tersebut ini dapat, ini yang tersebut lebih besar miskin tak dapat, ini dimulai dari pendataan di area desa,” ujarnya.
Tomsi juga menekankan pentingnya mendirikan sistem pengelolaan keuangan desa yang tersebut baik, transparan, serta akuntabel agar terhindar dari penyalahgunaan. Dana desa harus disadari bukanlah uang pribadi sehingga penggunaannya harus berdampak terhadap konstruksi desa. Dirinya juga memberikan atensi adanya kelompok-kelompok tertentu yang tersebut mengawaitu pembagian ketika dana desa dikucurkan. “Ini tidak untuk dibagi-bagi begitu saja, tapi digunakan untuk kegunaan penyelenggaraan desa,” jelas Tomsi.
Tomsi juga menyerukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat desa melalui berbagai program. Ini adalah seperti acara Pemberdayaan Kemakmuran Keluarga (PKK) yang digunakan mempunyai kegiatan terkait kebugaran ibu serta anak, dan juga kebersihan dalam desa. Berbagai acara itu penting mengingat sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di area desa juga tak sedikit hidup miskin.
Selain itu, Tomsi juga menggalakkan percepatan perkembangan perekonomian desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang digunakan efektif. Apalagi BUMDes dapat didukung dengan penyelenggaraan dana desa maksimal 40 persen. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes diakui sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan perekonomian desa.
“Tapi coba lihat berapa persen BUMDes kita yang dimaksud berhasil, semata-mata beberapa yang dimaksud dapat menghasilkan, yang tersebut saya cuma ingat itu cuma lima atau enam, yang mana bisa saja menciptakan miliki penghasilan di tempat berhadapan dengan 5 miliar [rupiah] pada 1 tahun,” jelas Tomsi.
Tomsi berharap, penerapan P3PD dapat berjalan dengan baik dan juga menekankan pada kualitas, keberlanjutan, lalu efektivitas program. Tomsi menegaskan bahwa keberhasilan inisiatif bukan hanya saja bergantung pada satu kali pelatihan, tetapi harus didukung oleh sistem pengawasan, pembelajaran berkelanjutan, dan juga evaluasi yang digunakan terus-menerus.
“Ini perlu dijadikan penekanan, serta ini akan berhasil kalau kita sama-sama bekerja kompak juga tidak ada berpikir ‘ini kan kabupaten saya kecil, bukan berpengaruh,’ Tidak ada! Semua berpengaruh, lalu inilah yang mana namanya bakti kita bagi warga serta Ibu Pertiwi ini, itu harus disadari,” ucpanya.
