Jakarta – Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala Badan Kerjasama Penanaman Modal (BKPM) Yuliot Tanjung menyatakan sudah pernah menawarkan empat titik izin bidang usaha pertambangan (IUP) atau izin tambang untuk organisasi kemasyarakatan keagamaan atau ormas Muhammadiyah.
Dia mengungkapkan sejauh ini empat tempat kejadian yang mana ditawarkan Kementerian Penanaman Modal dan juga Kementerian Daya kemudian Informan Daya Mineral (ESDM) itu masih dikaji Muhammadiyah. “Mereka masih mempertimbangkan lokasi yang dimaksud sesuai,” kata Yuliot pada Hotel Raffles Jakarta, Kuningan, Ibukota Selatan, Rabu malam, 31 Juli 2024.
Dia menjelaskan Muhammadiyah masih mengkaji beberapa jumlah titik yang mana ditunjuk dua kementerian itu dikarenakan baru cuma memutuskan Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah memutuskan menerima IUP. Kementerian Pengembangan Usaha serta Kementerian ESDM akan menyiapkan wilayah yang dimaksud miliki kemungkinan zat batu bara yang tersebut sejenis dengan posisi yang diberikan untuk Nahdlatul Ulama.
Yuliot memaparkan pemberian izin tempat kejadian pengelolaan tambang untuk NU berasal dari lahan hasil penciutan milik bekas perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) PT Kaltim Prima Coal. KPC merupakan anak perusahaan Grup Bakrie untuk Muhammadiyah. “Itu sudah ada ditentukan lokasinya,” katanya.
Menurut Yuliot, empat lokasi alternatif yang tersebut ditawarkan terhadap Muhamadiyah berada di dalam Kalimantan Timur. Pemberian tempat kejadian tambang untuk Muhamadiyah dengan meninjau luas kawasan konsesi maupun zat batu bara. “Bagi Muhammadiyah ini masih di pertimbangan dan juga kajian,” ucap dia.
Dia memaparkan dari ormas lain belum ada pembicaraan perihal menerima IUP tersebut. Ada ormas yang mana menyatakan tidak ada menerima IUP. “Kami tiada mengajukan oleh sebab itu bukanlah kompetensi kami,” kata dia, menirukan ormas lain yang dimaksud memutuskan tak menerima tawaran IUP itu.
Ia menjelaskan berdasarkan regulasi, IUP itu diberikan untuk organisasi keagamaan yang mana ke dalamnya miliki fungsi ekonomi. Sehingga pemberian IUP ditujukan untuk badan usaha ormas keagamaan. “Yang mengajukan itu badan usahanya, tidak organisasi kemasyarakatannya,” ucap dia.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti menuturkan belum tahu dalam mana area tambang yang dimaksud diberikan untuk ormas itu. Tim yang ditugaskan untuk kegiatan pengelolaan tambang pun belum mengeksplorasi lokasi yang dimaksud disiapkan terhadap organisasi itu.
“Yang saya tahu, belum pernah ada pembicaraan resmi,” kata Mu’ti, menjawab apakah Muhammadiyah pernah menawarkan mengatur tambang di dalam Kalimantan Timur, melalui perangkat lunak perpesanan, Kamis, 1 Agustus 2024.
Mu’ti menyatakan belum ada pembicaraan dengan kementerian apa pun, seperti Kementerian Penyertaan Modal serta ESDM tentang lokasi IUP tersebut. “Belum ada pembicaraan dengan kementerian mana pun,” ucap dia.
Artikel ini disadur dari Pemerintah Tawarkan 4 Lokasi Kelola Tambang ke Muhammadiyah, Di Mana Saja?
