JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu menyampaikan secara tegas bahwa Revisi Undang-Undang pemilihan gubernur (RUU Pilkada) memang benar melawan dasar keinginan pihak Istana.
Hal ini dikatakan Masinton menanggapi sikap pemerintah yang menyetujui draf RUU pemilihan gubernur yang dimaksud pada pada waktu rapat pengambilan langkah tingkat I bersatu Baleg DPR.
“Udahlah, ini kan memang sebenarnya maunya Istana ini,” ujar Masinton usai hadir di rapat Baleg DPR dalam Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).
Masinton menyatakan bahwa revisi ini sebagai bentuk reaksi Istana berhadapan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 Tahun 2024 yang mana baru belaka diputuskan Awal Minggu 20 Agustus 2024 kemarin.
Dia mengingatkan bahwa konstitusi itu merupakan hukum tertinggi yang mana perlu ditaati oleh semua pihak. Oleh lantaran itu, PDIP akan mengikuti apa yang digunakan menjadi putusan MK.
“Silakan semua tanggal 27 dan juga 29 Agustus ini yang dimaksud memenuhi aturan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi datang beramai-ramai ke KPU Ibukota berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu,” paparnya.
