JAKARTA – Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengungkapkan kelangkaan MinyaKita di dalam lingkungan ekonomi akibat ulah distributor.
Sahat menjelaskan kelangkaan MinyaKita di dalam bursa ini disebabkan akibat rencana pemerintah yang dimaksud akan menaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) sejak bulan Mei 2024 lalu. Data yang dimaksud beredar bahwa HET migor akan naik ini yang mana menghasilkan distributor menimbun minyak untuk dijual dengan tarif baru setelahnya ketetapan pemerintah menaikan minyak goreng.
Baca Juga: B100 Siap Sambut Pemerintahan Baru, Pabriknya Ada di dalam Bangka
“Diumumkan lalu diberitahukan pada bulan Mei (rencana kenaikan HET), Juni – Juli belum ditetapkan, baru Agustus naik, waktu itu orang (distributor) sudah ada mulai menimbun, lantaran nilai tukar akan naik,” kata beliau pada waktu ditemui usai acara Peluncuran Buku ‘Sawit, Anugerah yang digunakan Perlu Diperjuangkan’ di area Jakarta, Kamis (5/9/2024).
Lebih lanjut, Sahat menjelaskan penimbunan itu dijalankan oleh para oknum pada tingkat distributor. Sebab menurutnya, suplai dari produsen tergolong stabil untuk memproduksi MinyaKita, sedangkan minyak yang dimaksud tiada kunjung sampai dalam ritel.
“Produsen tetap saja suplai, itu (penimbunan) dari distributor 2 ke retail, permainannya disitu, telah mulai timbun dari Mei,” tambahnya.
Sahat menilai kejadian penimbunan minyak goreng ini merupakan suatu mekanisme pasar. Oleh sebab itu menurutnya untuk jenis produk-produk yang tersebut harganya ditetapkan pemerintah, semestinya tidak ada menunjuk sektor swasta untuk menjadi operator atau penyelenggara.
Karena menurutnya, sektor swasta telah barang tentu akan mencari keuntungan tertentu dari prospek bursa yang dimaksud ada. Seperti meraup keuntungan dengan berjualan barang dengan nilai baru, meskipun belanja stoknya menggunakan biaya lama.
“Kita terus-menerus usul ke otoritas (penyaluran MinyaKita) jangan diberikan ke swasta, swasta itu kalau tiada ada cuannya mana mau mereka,” tambahnya.
Baca Juga: Kemenkeu : Industri Sawit Sumbang Rp88,7 Ribu Miliar untuk APBN
Sahat mengusulkan, otoritas dapat menunjuk BUMN pangan ketika ini ada, seperti Bulog atau IDFood untuk menyalurkan MinyaKita. Barulah eksekutif bisa saja menetapkan Harga Eceran yang ditetapkan.
“Jadi misal yang digunakan ada HET semua melalui bulog kemudian ID Food, gitu kan jelas, cuman saya sarankan terhadap pemerintah, tolong dibantu memberikan dukungan dalam bentuk modal kerja terhadap bulog juga IDFood, kan mereka tidaklah ada penugasan itu,” pungkasnya.
