JAKARTA – Plt. Kepala Otorita Ibu Perkotaan Nusantara (OIKN) sekaligus Menteri Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan ketika ini pihaknya sedang mengusulkan anggaran Rp26 triliun untuk Badan Otorita IKN.
Basuki menjelaskan anggaran yang dimaksud nantinya akan digunakan untuk melakukan pemeliharan seluruh bangunan gedung gedung perkantoran di tempat IKN juga sarana serta prasarana yang tersebut sebelumnya telah dibangun menggunakan APBN. Mulai dari Istana juga Kantor Presiden dan juga Wakil Presiden, 4 komplek kantor Kemenko, 47 Tower ASN, kemudian lain sebagainya.
“Kalau pagu indikatif OIKN Rp505 miliar, itu tiada termasuk pemeliharan kemudian pembangunan. Kami mengusulkan kalau mau bocorannya Rp26 triliun,” ujar Basuki ketika ditemui pada Gedung PUPR, Selasa (20/8/2024).
Baca Juga: 6 Fakta Maulia Permata Putri, Pembawa Baki Upacara HUT RI di tempat IKN yang tersebut Diganti pada Detik Terakhir
Lebih lanjut, Basuki menjelaskan seluruh infrastruktur yang dimaksud dibangun menggunakan APBN oleh Kementerian PUPR nantinya akan diserahkan menjadi aset OIKN. Sehingga menurutnya, akan memerlukan sejumlah anggaran untuk melakukan pemeliharaan untuk infrastruktur tersebut.
“Sekarang kami usulkan (OIKN) untuk sanggup memelihara prasarana yang digunakan sudah ada dibangun oleh PUPR, kita serahkan ke OIKN, merek memelihara. Itu butuh anggaran juga,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Basuki mengungkapkan untuk pada waktu ini beberapa infrastruktur yang telah diciptakan memang sebenarnya masih membebankan anggaran Kementerian PUPR untuk melakukan pemeliharan. Hal yang dimaksud praktis berpengaruh terhadap prioritas pembangunan infrastruktur dasar pada IKN yang juga dibebankan pada DIPA KemenPUPR.
Baca Juga: Otorita IKN Buka Loker 600 Formasi pada CPNS 2024, Berminat?
Menurut Basuki, konstruksi infrastruktur dasar di dalam IKN masih cukup banyak memerlukan dukungan APBN. Terutama yang digunakan berkaitan dengan pengembangan kawasan di area KIPP 1B, juga 1C yang dimaksud kedepannya akan menjadi tempat penanam modal IKN.
“Karena sejumlah penanam modal yang digunakan telah mulai pembangunan, kita mendirikan jalan, air, listrik, MUT itu kita bikin tiada cuma dalam KIPP 1A, tapi juga 1B juga 1C,” tutup Basuki.
