JAKARTA – Ketua Institut Studi Transportasi Ki Darmaningtyas menilai wacana penetapan tarif KRL berbasis NIK sebagai bentuk keterpurukan pembenahan sistem transportasi umum di tempat Indonesia. Sebab, hal yang disebutkan tak selaras dengan cita-cita penurunan emisi karbon juga mengatasi kemacetan dengan menggerakkan penduduk untuk menggunakan transportasi umum.
“Saya pribadi, lebih besar suka lalu lebih besar memperkuat subsidi transportasi daripada subsidi tepat sasaran. Karena terpencil lebih lanjut berbagai keuntungannya dibandingkan subsidi tepat sasaran,” kata beliau pada waktu dihubungi MNC Portal, Hari Minggu (31/8/2024).
Darmaningtyas menjelaskan, keuntungan subsidi tepat sasaran itu hanya sekali dirasakan oleh golongan tiada mampu saja. Sedangkan subsidi transportasi keuntungannya dapat dinikmati oleh semua warga yang tersebut menggunakan angkutan umum, polusi udara juga dapat dikurangi sebab berkurangnya penyelenggaraan kendaraan pribadi dan juga beralih ke KRL.
“Kemacetan wilayah Jabodetabek juga dapat dikurangi lantaran sebagian motor lalu mobil parkir di area stasiun lalu penggunanya melanjutkan perjalanan dengan menggunakan KRL. Anggaran negara mungkin saja juga dapat dihemat oleh sebab itu subsidi untuk BBM mampu ditekan,” kata Darmaningtyas.
“Sungguh Langkah mundur dan juga bukan punya visi yang digunakan jelas bila pemerintah akan memberikan subsidi (harga khusus BBM bagi Ojol), tapi akan menerapkan subsidi tepat sasaran untuk pengguna moda kereta api perkotaan,” tambahnya.
Darmaningtyas menegaskan, apabila pemerintahan melalui Kementerian Perhubungan hendak mengempiskan anggaran PSO untuk KRL agar tak bebenani ruang fiskal, maka mampu untuk melakukan penyesuain tarif KRL yang tersebut belum pernah naik sejak tahun 2016 lalu.
Sehingga dengan menyesuaikan tarif KRL secepatnya akan berdampak pada pengurangan subsidi juga menjaga layanan KRL menjadi lebih banyak baik oleh sebab itu perusahaan mempunyai cashflow yang dimaksud cukup untuk beroperasi setiap harinya.
Menurutnya, DJKA (Direktorat Jenderal Perkeretaapian) Kementerian Perhubungan sebelumnya juga sudah ada menimbulkan perhitungan mengenai besarnya subsidi yang mana akan dapat dihemat dengan penyesuaian tarif Rp2.000,- semata pada 15 km pertama saja.
“Kalau orang naik KRL sepanjang 15 km dan juga membayar Rp5.000, itu masih amat terjangkau. Yang betul-betul tak mampu, baru mengajukan permohonan keringanan, lalu pada waktu itulah pemakaian NIK baru relevan. Tapi kalau pemakaian NIK untuk semua pengguna KRL Jabodetabek dan juga layanan KCI lainnya jelas tak tepat,” pungkasnya.
