JAKARTA – Anindya Novyan Bakrie diangkat sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia Periode 2024-2029 di Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang dilakukan pada Hari Sabtu (15/9/2024). Terpilihnya Anindya tentunya melengserkan Arsjad Rasjid sebagai ketua umum Kadin.
Anindya menegaskan bahwa jabatannya yang Ia terima sudah ada dapat sesuai aturan atauAnggaran Dasar serta Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.
“Munaslub ini adalah inisiatif dari Kadin wilayah kemudian juga asosiasi atau mampu disebut anggota luar biasa. Jadi merekalah yang dimaksud menimbulkan panitia untuk menentukan kuorum, jalannya persidangan, kemudian hasilnya. Tentu kami komunikasikan bahwa semua yang dijalankan itu sesuai dengan AD/RT,” katanya pada konferensi pers di area Menara Kadin, Ibukota Indonesia Selatan pada Akhir Pekan (15/9/2024).
Menanggapi terjadinya kubu Kadin antara dirinya dengan Arsjad, Anindya mengaku mengerti juga menegaskan tetap saja akan terbuka untuk kubu lainnya. Ia menekankan bahwa dirinya menjadi Ketua Umum bukanlah cuma untuk kelompok yang mana mendukungnya sekadar tapi juga kelompok yang tersebut lainnya.
“Tapi selalu terbuka. Karena bukanlah cuma menjadi Ketua Umum, untuk yang dimaksud hadir pada Munaslub itu, baik Kadin Daerah maupun asosiasi, lalu juga pengurus, tapi untuk yang digunakan lain juga. Karena tujuan Kadin untuk mempersatukan dunia bidang usaha tidak sebaliknya, tentu kita akan membuka diri untuk tema teman yang digunakan belum ada di tempat sini,” terangnya.
Anindya menyampaikan bahwa pihaknya akan bertekad untuk memberikan partisipasi positif untuk peningkatan sektor ekonomi nasional. Lebih jelas Ia menyatakan akan mensukseskan kemudian melanjutkan kegiatan pemerintah ketika ini kemudian pemerintah terpilih Prabowo – Gibran.
Disisi lain, Arsjad Rasjid menyatakan dengan tegas bahwa Munaslub yang mana memutuskan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin yang mana baru sebagai penyelenggaraan ilegal.
Arsjad mengatakan, pihaknya tetap saja berpegang teguh dengan AD/ART Kadin Indonesia. AD/ART Kadin, lanjut Arsjad, sudah ada berlandaskan Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 dan juga Keputusan Presiden (Keppres) No. 18 Tahun 2022.
“Hanya ada Satu Kadin Indonesia, yaitu Kadin Indonesia yang digunakan dasar penyelenggaraannya ditetapkan melalui Undang-Undang 1 Tahun 1987 tentang Kadin Indonesia juga Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022,” jelas Arsjad
Arsjad menegaskan, melawan dasar langkah Kadin Indonesia yang mana menyatakan Munaslub Anindya Bakrie yang dimaksud sebagai ilegal oleh sebab itu tak berlandaskan AD/ART.
“Oleh oleh sebab itu itu, segala bentuk aktivitas Kadin Indonesia, termasuk penyelenggaraan Munaslub harus tunduk lalu taat untuk ketentuan UU kemudian mandat AD/ART,” ujarnya.
