JAKARTA – Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ahmad Iman Sukri, menolak tegas upaya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mencampuri urusan internal PKB.
Hal ini disampaikan Iman seusai Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengklaim telah terjadi mendapatkan mandat dari Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyar dari Tebuireng, Jawa Timur, untuk memperbaiki PKB.
Iman mengatakan, sejarah kelahiran PKB memang benar lekat dengan Nahdlatul Ulama (NU). Namun, partai berlambang sembilan bintang itu kemudian PBNU merupakan dua entitas yang berbeda.
“Hubungan PKB cuma dengan Nahdlatul Ulama sebagai wadah aspirasi urusan politik warga NU, tidak dengan PBNU. Ngaco itu,” kata Iman pada Rabu (14/8/2024).
Hubungan baik PKB lalu NU, lanjut Iman, terjalin hingga ketika ini. Terbukti pada pada waktu Pilpres 2024 ketika Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin forward sebagai calon delegasi presiden, restu dari kiai-kiai hingga masyayikh NU mengalir deras.
“PBNU dan juga PKB secara perundang-undangan entitasnya berbeda. PKB di tempat bawah UU Partai Politik, PBNU di tempat bawah UU Organisasi Kemasyarakatan,” ucapnya.
Menjelang Muktamar PKB yang digunakan akan berlangsung pada 24-25 Agustus 2024 pada Bali, Iman melakukan konfirmasi seluruh kader tetap memperlihatkan solid di dalam bawah kepemimpinan Cak Imin. Selain pemilihan ketua umum, Muktamar PKB nantinya juga akan mengkaji berbagai isu kebijakan pemerintah serta ekonomi, baik internal maupun eksternal.
