Jakarta – Kaukus Negara Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), sebuah wadah pergerakan kritis para akademisi, menemukan pola keberulangan ulah buzzer atau kelompok pendengung. Utamanya di menyerang juga menebar teror terhadap akademisi yang sedang menyalahkan penguasa. Metodenya acapkali terdiri dari serangan siber pada media sosial.
“Buzzer secara tak segera dapat menyudutkan pergerakan siswa yang mana kritis,” kata Koordinator KIKA, Satria Unggul Wicaksana Prakasa, untuk Tempo pada Jumat, 19 Juli 2024. Menurut pria yang dimaksud juga Direktur Pusat Studi Anti-Korupsi juga Demokrasi Universitas Muhammadiyah Surabaya itu, serangan pendengung diduga bertujuan untuk menggembosi solidaritas pergerakan sipil dari insan kampus.
Fenomena pergerakan pendengung mulai masif sejak 2019, pada saat pemerintah lalu parlemen merombak undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Merujuk pada kelompok bayaran untuk membela penguasa. Lembaga Penelitian, Pendidikan, kemudian Penerangan Kondisi Keuangan serta Sosial (LP3ES) pernah memetakan kerja-kerja pasukan siber yang dimaksud membantu pelemahan lembaga antirasuah. Lalu menyerang kelompok komunitas sipil yang digunakan menolak revisi undang-undang.
Kemunculannya makin masif saat rakyat sipil menyalahkan pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pendengung tak cuma menyerang aktivis lalu akademisi, juga bekerja untuk memanipulasi opini untuk menggalang kebijakan pemerintah yang tersebut keliru. Pola aksi ini bahkan digunakan pada masa pemilihan umum untuk memoles citra jagoan masing-masing.
Menurut Satria, fenomena kelompok buzzer sudah ada beliau amati sejak lama. Lantaran ulah mereka yang dimaksud mengancam serta mengintimidasi aksi peserta didik atau akademisi. Salah satu contohnya adalah penggembosan pergerakan pembebasan uang kuliah tunggal (UKT) yang digunakan sedang dikampanyekan pelajar beberapa waktu lalu.
Saat aksi ini bermunculan beberapa bulan terakhir, Satria mengawasi terdapat beberapa komentar buzzer ke media sosial yang dimaksud terkesan menyudutkan langkah peserta didik untuk bersuara dengan daya kritisnya. “Tak heran sebab para pakar kemudian peserta didik atau mereka yang tersebut masuk pada kelompok kritis, akan terus disudutkan serta pendapatnya dibatasi dengan narasi-narasi tertentu.”
Pembungkaman kebebasan sipil melalui kelompok buzzer hanya saja satu dari empat model pelanggaran kebebasan akademik yang mana ditemukan oleh KIKA. Empat model ini ke antaranya; serangan terhadap pergerakan mahasiswa, pemberhentian Dekan Fakultas Bidang kedokteran Universitas Airlangga (Unair) secara sepihak, ancaman terhadap insan akademik yang mana fokus terhadap advokasi kesulitan sumber daya alam, dan juga polemik insan akademik seperti plagiasi karya ilmiah atau pengangkatan guru besar bermasalah.
Pelbagai jenis permasalahan itu terpotret pada 27 jenis perkara yang mana sempat didampingi KIKA pada medio 2023-2024. Masalah-masalah ini kemudian dibahas pada reuni tahunan yang digunakan dilakukan pada Universitas Gadjah Mada pada 11-12 Juli lalu. Mereka mendapati bahwa teror yang acapkali menimpa akademisi muncul terus-menerus memanfaatkan instrumen otoritarianisme digital.
Otoritarianisme digital yang tersebut dimaksud Satria adalah kemajuan teknologi yang dimaksud dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memantau lalu mengontrol aktivitas sipil di media sosial. Contohnya adalah serangan siber terhadap aktivitas akademik juga penundukan kampus oleh otoritas negara. Dia nilai sebagai upaya menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan juga pengembangan keilmuan.
Dalam konteks yang mana tambahan luas, menurut KIKA, otoritarianisme digital serta kebebasan akademik juga terkait dengan demokrasi yang dimaksud melemah. Represi terhadap kebebasan akademik juga pers dapat bermetamorfosis menjadi bagian dari strategi kebijakan pemerintah kekuasaan untuk mengawetkan sistem otoriter.
“Kami berharap outlook kebebasan akademik pada 2024 juga dalam tahun-tahun mendatang, bisa jadi lebih besar transparansi kemudian akuntabilitas pada penyelesaian persoalan integritas akademik,” ucap dia. Dia turut mengupayakan adaptasi insan kampus dan juga rakyat sipil di membentengi kebebasan akademik yang dimaksud sedang tertekan akibat serangan, ancaman, dan juga intimidasi oleh otoritas kekuasaan.
Artikel ini disadur dari KIKA: Pola Berulang Buzzer Membungkam Gerakan Kebebasan Akademik
