Lembaga Penelitian Bereaksi Atas Pernyataan Luhut Soal Kritikan Pengamat Tanpa Informasi Akurat
JAKARTA – Lembaga riset Trust Indonesia bereaksi menghadapi pernyataan Ketua Dewan Perekonomian Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang menuding banyaknya pengamat berbicara tanpa adanya data yang digunakan akurat.
Direktur Investigasi Trust Indonesia Ahmad Fadhli mengatakan, pihaknya justru siap menyampaikan data statistik jikalau Luhut menginginkan data yang merekam pendapat umum terkait kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Sebagai lembaga riset, Trust Indonesia miliki segudang data untuk memenuhi keinginan Pak Luhut. Kita justru menanti waktu Pak Luhut untuk mendengarkan kritik masyarakat dan juga Trust Indonesia menghadapi kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Pak Luhut siapkan semata waktunya, Trust Indonesia siap meladeni permintaan Pak Luhut tentang data,” ujar Fadhli, Selasa (1/4/2025).
Mantan aktivis siswa ini justru mengajukan permohonan Luhut tak bersikap reaksioner melawan kritik yang mana dilontarkan berbagai pihak. Kritik justru sangat penting untuk membantu pemerintahan yang dimaksud berjalan sekarang untuk menemukan komposisi kebijakan yang mana tepat kemudian baik bagi publik.
“Kami justru mengawasi Pak Luhut yang digunakan seharusnya melakukan introspeksi. Mengapa beliau sangat reaksioner terhadap kritik yang dimaksud disampaikan publik. Bukankah kritik adalah prasyarat demokrasi kemudian bermanfaat bagi kebijakan rakyat yang dimaksud tepat sasaran,” kata Fadhli.
Survei Trust Indonesia juga merekam ketidakpuasan dan juga ketidaksetujuan para pakar terhadap banyak isu-isu nasional. Isu yang disebutkan seperti 75,5 persen para pakar tidak ada setuju dengan Revisi UU TNI yang dimaksud menempatkan Kementerian/Lembaga dapat diisi anggota TNI aktif, 77,2 persen para pakar menilai kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) tak tepat sasaran, dan juga 80,7 persen para pakar mengatakan alokasi anggaran hasil efisiensi bukan tepat sasaran.
“Ketidakpuasan masyarakat yang disebutkan juga ditunjukkan pada kegiatan unggulan seperti MBG, efisiensi anggaran, lalu Revisi UU TNI. Level ketidaksetujuan serta keraguan responden yang digunakan tinggi menunjukkan bahwa program-program yang dimaksud ke depan harus mendapat evaluasi juga pengawasan komprehensif,” ungkap Fadhli.
