JAKARTA – Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) mencatat realisasi pembiayaan utang atau evakuasi utang baru mencapai Rp266,3 triliun hingga 31 Juli 2024. Realisasi pembiayaan utang mengalami pertumbuhan yang dimaksud tinggi bila dibandingkan realisasi tahun lalu, yakni sebesar 36,6%.
“Sampai dengan 31 Juli, walau APBN sudah ada menyebabkan posturnya seperti itu, dari pembiayaan utang yang tersebut Rp648 triliun, baru realisasi Rp266,3 triliun, ini berarti realisasi baru 41,1 persen,” ungkap Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati di konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024, Selasa (13/8/2024).
Kondisi itu terbilang wajar mengingat penerimaan negara tahun lalu cukup tinggi berkat kenaikan signifikan dari nilai tukar komoditas. Tahun lalu penerbitan SBN mengalami penurunan luar biasa, dariRp437,8 triliun menjadi belaka Rp184,1 triliun.
“Tahun ini telah naik ke Rp253 triliun, akibat semua komoditas telah reverse back harga, hingga memang sebenarnya defisit diperkirakan pasti lebih besar tinggi dari 2023, ini sudah ada terlihat dari pembiayaan kita,” ujarnya.
Berdasarkan data Kemenkeu, SBN neto sampai akhir Juli telah issuance Rp253 triliun atau berkembang 38% berbeda dengan tahun lalu. Hal ini, lanjut Menkeu sebagai bagian dari countercyclical.
“Waktu sektor ekonomi tinggi kita issuance nya lebih besar kecil sehingga itu mengempiskan ledakan dari sisi boom tahun lalu, jadi countercyclical in action itu mampu dilihat dari sini. Pinjaman neto kita relatif bukan besar, Rp13,3 triliun, tahun lalu juga Rp11 triliun,” kata Sri Mulyani.
Di sisi lain, realisasi pembiayaan non utang tercatat negatif Rp49,3 triliun. Angka ini setara dengan 39,4% dari pagu anggaran di APBN 2024 sebesar Rp125,3 triliun.
“Jadi kalau kita lihat sampai realisasi sampai 31 Juli, total dari pembiayaan mencapai Rp217 triliun itu 41,4 persen dari postur APBN yang tersebut sudah ada ada di tempat UU APBN kita,” imbuh Menkeu.
Menurut Sri Mulyani, pembiayaan utang pemerintah tumbuhnya cukup tinggi berbeda dengan tahun lalu, tapi itu relatif ontrack terhadap postur. Dibandingkan tahun lalu itu exceptional lantaran penerimaan luar biasa baik.
“Tugas Kemenkeu sekarang yang paling penting sampai 6 bulan ke depan mengendalikan defisit, akibat belanja-belanja telah dialokasikan serta sekarang akselerasi penerimaan harus dipacu. Makanya tadi kita lihat berbagai titik balik penerimaan seperti pajak, Bea Keluar, Bea Cukai itu adalah hal yang tersebut positif,” jelas Menkeu.
“Bagian dari belanja tetap saja harus kita disiplinkan supaya kita tetap memperlihatkan menjaga disiplin dari sisi postur APBN tak terlalu terpencil dari postur awal,” pungkasnya.
