Kilas Balik 28 Tahun Tragedi Kudatuli, Kudeta 27 Juli 1996 kemudian PDI, Siapa Tanggung Jawab?
Jakarta – Pada 28 tahun lalu, berjalan kerusuhan atau dikenal dengan Peristiwa Kudatuli atau Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli. Tepatnya Hari Sabtu 27 Juli 1996, kerusuhan ini bermetamorfosis menjadi sejarah kelam di bola urusan politik Indonesia.
Peristiwa itu bermula dari dualisme ke tubuh Partai Demokrasi Tanah Air (PDI). Ketua Umum PDI hasil kongres Medan, Soerjadi, menyerbu lalu menguasai Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58, Jakarta, yang diduduki Ketua Umum PDI Kongres Surabaya, Megawati Soekarnoputri.
Kronologi mendekati kejadian Hari Sabtu Kelabu Kudatuli
4 Juni 1996:
Enam belas pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia, dimotori Fatimah Achmad, S.H, yang mana setelah itu disebut Tim 16, membentuk panitia Kongres PDI. Mereka menggugat musyawarah nasional yang mana memilih Megawati sebagai Ketua Umum PDI. Komunitas ini didukung pemerintah dan juga ABRI.
5 Juni 1996
Kelompok 16 memutuskan menyelenggarakan kongres di dalam Medan. Komunitas Mega menolak.
19 Juni 1996
Ribuan warga PDI pro-Mega melakukan long march dari Jalan Thamrin ke kantor DPP PDI ke Jalan Diponegoro, Jakarta. Mimbar demokrasi atau banyak disebut mimbar bebas pun dimulai. Mega mengakhiri Tim 16.
20 Juni 1996
Menteri Dalam Negeri Yogie S.M. membuka Kongres PDI dalam Medan, Sumatera Utara, dihadiri Panglima ABRI Jenderal Feisal Tanjung. Di Jakarta, massa PDI pro-Mega bentrok dengan aparat keamanan di Gambir.
21 Juni 1996
Megawati menyatakan dirinya permanen sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PDI periode 1993-1998.
22 Juni 1996
Kongres PDI di dalam Medan memilih Drs. Soerjadi sebagai ketua umum juga sehari kemudian menunjuk Buttu Hutapea sebagai sekretaris jenderal.
15 Juli 1996
Pertemuan Kepala Staf Sosial Politik ABRI Letjen Syarwan Hamid, Syamsir Siregar (Badan Intelijen ABRI), juga Asisten Sosial Politik ABRI Soewarno Adiwidjojo mengkaji serta menyetujui pengambilalihan paksa kantor PDI, pengucuran dana Rupiah 300 juta, dan juga penyiapan 500 personel dengan tongkat sebagai senjata.
23 Juli 1996
Kolonel Haryanto, Letkol Budi Purnama, Lukman Mokoginta, dan juga Sahala Sinaga ke Cibubur membicarakan rencana penyerbuan kantor PDI. Kepada penyidik Markas Besar Kepolisian RI, Lukman mengutarakan menolak berpartisipasi kemudian mengundurkan diri dari operasi itu.
24 Juli 1996
Pertemuan di dalam Komando Daerah Militer Jaya, yang mana dipimpin Kepala Staf Kodam Jaya Brigjen Susilo Bambang Yudhoyono, dihadiri Brigjen Zacky A. Makarim, Kolonel Haryanto, Kolonel Joko Santoso, dan juga Alex Widya Siregar, memutuskan penyerbuan serta pengambilalihan kantor PDI.
25 Juli 199
Presiden Soeharto menerima 11 anggota Dewan Pimpinan Pusat PDI hasil kongres Medan pada Bina Graha. Soeharto menyatakan mimbar bebas dalam Jalan Diponegoro 58 telah dilakukan disusupi “setan gundul” serta harus dihentikan.
27 Juli 1996
PDI pro-kongres Medan mengambil alih paksa kantor PDI dalam Jalan Diponegoro 58, Ibukota Indonesia Pusat. Bentrokan berdarah pecah. Bentrokan itu meluas berubah menjadi kerusuhan pada sebagian Jakarta.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatatkan data 5 penduduk tewas, 149 luka-luka, 23 warga hilang, dan juga 124 khalayak ditahan. Sebanyak 22 bangunan terbakar juga 91 kendaraan bermotor hangus. Kerugian material ditaksir sekitar Rupiah 100 miliar.
Pemerintah menuding Partai Rakyat Demokratik (PRD) pimpinan Budiman Sudjatmiko sebagai dalang kerusuhan yang mana kelak disebut Kudatuli. Sebelum 27 Juli, hampir selama sebulan, aktivis PRD turut menyelenggarakan orasi-orasi ke halaman kantor PDI mengomentari pemerintahan Orde Baru.
MICHELLE GABRIELA | TAUFIK RUMADAUL
Artikel ini disadur dari Kilas Balik 28 Tahun Tragedi Kudatuli, Kudeta 27 Juli 1996 dan PDI, Siapa Tanggung Jawab?
