Jakarta – Anggota Panitia Khusus Angket Haji atau Pansus Haji, Wisnu Wijaya, mengungkapkan rapat perdana pansus haji kemungkinan dilakukan setelahnya semua jemaah haji Indonesi kembali ke tanah air.
“Kalau husnudzon saya itu mengantisipasi semua jemaah balik dulu dari Saudi. Hal ini mungkin saja merek (pimpinan DPR) miliki beberapa pertimbangan supaya komplit dulu, lengkap dulu,” kata Wisnu ketika dihubungi Tempo, Senin, 22 Juli 2024.
Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini mengutarakan beliau bersatu anggota pansus haji lain juga sudah pernah menanyakan ihwal jadwal rapat perdana pansus ke pimpinan komisi. Wisnu menanyakan mengenai jadwal rapat terhadap Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wahid.
“Dijawabnya Pak Abdul Wahid sedang menemui para pimpinan. Sementara infonya seperti itu. Jadi rundown juga belum di-share dari Sekretariat Pansus,” ujar Wisnu.
Agenda rapat perdana akan memilih siapa yang tersebut akan menjadi pimpinan pansus. Namun Wisnu menyatakan belum ada pembahasan masalah siapa yang mana akan menjadi pemimpin pansus sampai rapat perdana digelar. Ia menuturkan, apabila pekan ini tidaklah ada kejelasan masalah rapat perdana, beberapa anggota pansus akan menemui pimpinan DPR RI untuk mengupayakan rapat. Ia optimistis pansus mampu menyelesaikan tugasnya meskipun rapat perdana molor.
“Masa targetnya September seharusnya sudah ada selesai. Karena kemarin kesepakatannya pada masa reses ini pun kita akan rapat. Dua bulan kita punya waktu, kita yakin cukuplah untuk menyelesaikan,” tutur Wisnu.
Anggota Komisi VIII DPR RI ini juga mengungkapkan pansus sampai pada waktu ini belum bekerja secara resmi. Namun ia menyatakan secara individu anggota pansus telah mulai bekerja ke masing-masing lini untuk mengoleksi bukti serta aduan.
Anggota pansus angket haji DPR, Luluk Nur Hamidah, mengutarakan rapat perdana akan dikerjakan DPR pada bulan ini, pasca pada Rabu, 17 Juli 2024, rapat batal dengan dalih kendala teknis.
“Pansus akan diwujudkan DPR periode 2019-2024, kami yang dimaksud akan menuntaskan,” ujar Luluk untuk Tempo, Kamis, 18 Juli 2024.
Politikus Partai Keadilan Bangsa atau PKB itu memaparkan DPR tidak ada akan mewariskan rencana pansus haji terhadap anggota periode setelahnya. Alasannya, DPR mengklaim tak ingin menimbulkan upaya perbaikan ibadah haji berlarut-larut.
“Apalagi temuan dugaan penyelewengannya kami yang digunakan menemukan,” ujar Luluk.
Pada 9 Juli lalu, DPR menyetujui pembentukan pansus haji di sidang paripurna ke-21 masa persidangan V. Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar, mengetuk palu tanda setuju pasca menanyakan ke kontestan sidang. Pansus ini disahkan pasca anggota Komisi Keagamaan DPR, Selly Andriany Gantina, membacakan pertimbangan alasan dibentuknya pansus haji. Ada 35 anggota DPR dari tambahan dua fraksi yang mana melakukan penandatanganan pembentukan pansus haji ini.
Artikel ini disadur dari Rapat Perdana Pansus Haji Kemungkinan Digelar Setelah Semua Jemaah Kembali ke Tanah Air
