Ibukota Indonesia – Kementerian Wisata mengaku sedang mempelajari tren wisata yang digunakan pada masa kini terpantau bergeser dari kuantitas menjadi kualitas untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata.
“Sekarang kita dibebankan dengan devisa yang mana lebih lanjut tinggi, spending (pengeluaran) wisatawan juga harus tambahan tinggi. Ketika saya melihat, saat spending, itu berarti warga harus mengeluarkan lebih. Kalau mengeluarkan lebih, berarti harus ada barang yang mana ia beli,” kata Deputi Area Industri dan juga Pengembangan Usaha Kemenpar Rizki Handayani Mustafa pada Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI, dalam Bogor, Selasa.
Rizki mengumumkan sektor pariwisata wajib mengikuti tren untuk mencari potensi atau pangsa baru yang mana dapat menghasilkan wisatawan mau mengeluarkan dana tambahan untuk tinggal kemudian menikmati pengalaman berwisata dalam Indonesia.
Terkait hal ini, Kementerian Perjalanan menyadari bahwa terdapat sebagian pangsa yang mampu dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Misalnya seperti wisata kuliner (gastronomi), wisata bahari (marine) serta wisata kebugaran (wellness tourism).
Adapun hal-hal yang dapat dikembangkan di dalamnya seperti pengembangan marina lalu boating hingga bidang kapal yacht yang mana sedang mengalami perkembangan pada kawasan Asia.
“Ini yang tersebut kita sedang dorong untuk juga kita kembangkan, masih sejumlah regulasi yang tersebut tumpang tindih,” ujar dia.
Pihak Kementerian Wisata juga mulai mempertimbangkan adanya wisata berbasis ilmu pengetahuan atau edutrip, yang fokus pada minat-minat tertentu. Contohnya wisata terkait arsitektur Indonesia atau kain tradisional Nusantara (wastra).
“Ini yang dimaksud bisa jadi kita dapatkan market baru, pada luar market-market yang dimaksud ada. Mungkin itu niche, tapi ini ada, dan juga beliau dapat spending lebih banyak banyak,” ucap Rizki.
Dengan banyaknya sasaran baru tersebut, menurutnya amat penting bagi pemerintah maupun asosiasi untuk menciptakan paket-paket yang dimaksud dapat menunjang pengalaman wisatawan berwisata.
Sementara strategi yang digunakan berhubungan dengan pariwisata pada bulan Ramadhan, Rizki menyoroti adanya kesempatan bagi pengelola hotel untuk menggaet lebih lanjut banyak tamu melalui konsep hotel itikaf ke ketika negara sedang menurunkan pengeluarannya untuk belanja.
“Saya pernah ada pengalaman pada Sahid Hotel, bikin acara itikaf. Jadi mulai dari menerbitkan puasa sampai malam, menginap kita di sana. Ada yang tersebut nginap di dalam hotel, ada yang mana ke ballroom-nya saja, jadi itu ada spending,” ujar Rizki.
Dengan demikian, Rizki berharap baik pihak asosiasi maupun stakeholder terkait dapat bersama-sama mencari celah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sisi pariwisata, salah satunya menentukan sasaran juga paket wisata, model produk-produk atau prasarana apa belaka yang tersebut wajib disusun lalu disediakan.
Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) pada Pelaksanaan APBN 2025, pemerintah memiliki target efisiensi sebesar Mata Uang Rupiah 306 triliun.
Surat menteri itu diterbitkan sebagai tindakan lanjut dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang tersebut ditujukan untuk seluruh gubernur, bupati sampai walikota. Adapun beberapa hal yang mana diminta untuk dibatasi yakni belanja untuk kegiatan yang tersebut seremonial, publikasi hingga seminar atau Focus Group Discussion (FGD).
Di dalamnya disebutkan bahwa penghematan anggaran bagi K/L ditujukan untuk melakukan penghematan Anggaran Pendapatan lalu Belanja Negara (APBN) dengan memotong beberapa pos anggaran ke K/L.
Artikel ini disadur dari Kemenpar pelajari tren wisata untuk tingkatkan pendapatan negara
