Jakarta – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, selama tak ada pelanggaran yang dimaksud dilakukan, komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tetap layak menyelenggarakan Pilkada. Dia menyampaikan hal itu berkaitan dengan isu ketidaklayakan KPU menyelenggarakan pemilihan kepala daerah 2024 sebagai imbas pemberhentian Ketua KPU Hasyim Asy’ari.
“Ya, selama tiada ada yang dimaksud dilanggar, ya masih berlanjut sampai sekarang,” ujar Menko Perekonomian itu pada waktu ditemui pada Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.
Airlangga menegaskan pelanggaran etik yang mana dikerjakan Hasyim sudah ada berujung pemberhentian terus dari jabatan ketua merangkap anggota KPU RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilihan raya (DKPP).
Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Sektor Politik Hukum serta Ketenteraman (Menkopolhukam) Mahfud Md menyoroti kualitas KPU setelahnya DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian terus terhadap Hasyim terkait dengan perkara dugaan asusila.Melalui akun X pribadinya, Mahfud mengkaji jajaran KPU RI ketika ini tak layak berubah jadi pelopor pemilihan gubernur Serentak 2024.
Wapres Minta KPU Berbenah untuk Kelancaran Pilkada
Menanggapi kritik Mahfud, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta-minta KPU menguatkan kemudian membenahi instansi yang disebutkan demi menjamin kelancaran pemilihan gubernur 2024 pada November mendatang.
“Saya kira dikuatkan hanya KPU yang dimaksud ada lalu hal-hal yang digunakan masih kurang ya dibetulkan gimana, sehingga KPU ini dilengkapi, dikuatkan,” kata Wapres di keterang persnya usai meresmikan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung di Wilayah Bogor, Jawa Barat, Selasa, 9 Juli 2024.
Wapres pun mempertimbangkan penambahan anggota KPU pasca Hasyim Asy’ari diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPU. Menurut dia, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2024 adalah yang terpenting.
“Kalau diperlukan ditambah, misalnya, ada yang tersebut satu pergi dari ditambah, tapi dengan apa yang ada menurut saya penyelenggaraan Pilkada-nya lebih besar penting saja,” kata Wapres.
Ma’ruf menuturkan KPU merupakan instansi yang tersebut bekerja secara tim, bukanlah perorangan, sehingga pada waktu ada oknum dari instansi yang dimaksud yang mana tersandung kasus, tak menciptakan seluruh lembaga bersalah. “Karena hambatan Pemilihan Kepala Daerah kan sudah ada berubah menjadi program nasional dan juga tak mungkin saja membentuk KPU baru,” ujar Ma’ruf.
Dalam kesempatan sebelumnya, Wapres menganggap tindakan hukum dugaan tindakan asusila yang tersebut terbukti diwujudkan oleh Hasyim Asy’ari berubah menjadi pelajaran penting untuk memegang moralitas juga integritas.
Wapres menganggap dugaan tindakan yang digunakan dikerjakan Hasyim bermetamorfosis menjadi pelajaran penting untuk semua pihak, khususnya yang mana memegang kekuasaan agar tak muncul kembali tindakan tidaklah bermoral yang disebutkan ke lembaga lain.
Pilihan editor: Bawaslu Berharap Tak Ada Putusan Pengadilan di dalam Tengah Tahapan pemilihan kepala daerah 2024, Ini adalah Alasannya
Artikel ini disadur dari Kata Airlangga dan Wapres Ma’ruf Amin Soal KPU Usai Pemberhentian Hasyim Asy’ari
