JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) periode 2014-2015 Andrinof Chaniago mengungkapkan kebijakan pemberian HGB serta HGU selama beratus-ratus tahun merupakan sesuatu yang dimaksud kebablasan.
Andrinof menilai penanam modal atau para pelaku usaha akan otomatis tertarik untuk berinvestasi ke sebuah wilayah ketika mengamati potensi perusahaan di area kawasan tersebut. Alih-alih memberikan insentif terhadap para investor, kebijakan yang dimaksud justru dianggap kelewatan.
“Tidak perlu itu (pemberian HGU juga HGB hampir 2 abad), itu kebablasan,” ujar Andrinov pada acara Peluncuran Buku ‘9 Alasan juga 8 Harapan Memindahkan Ibukota’ pada Kementerian PUPR, Rabu (14/8/2024).
Menurutnya, kesempatan perniagaan akan tercipta ketika sebuah ekosistem hidup serta tumbuh dalam sebuah wilayah. Maka yang dimaksud penting untuk dipastikan adalah pembangunan biosfer kota terlebih dahulu sebelum mengundang pemodal masuk ke IKN.
“Biar belaka nanti kalau potensi bidang usaha itu muncul otomatis pemodal baru akan tertarik, yang saya ingatkan sekarang ga mungkin saja kan penanam modal masuk sekarang, berat,” kata Andrinof.
“Maka bangun rumah sakit, relevan, sekolah, relevan, supermarket, relevan, taman rekreasi tempat hiburan ASN, relevan. Tapi nyari, mengundang pemodal yang digunakan mau taruh Rp50 triliun itu tak logis,” tambahnya.
Seperti diketahui pada waktu ini otoritas mengeluarkan kebijakan untuk pemberian HGB (Hak Guna Bangunan) untuk calon penanam modal IKN selama 180 tahun, atau HGU (Hak Guna Usaha) selama 190 tahun. Harapannya skema ini menjadi insentif khusus bagi calon penanam modal IKN sebagai pemanis alias pelaris investasi.
Mengingat porsi pembiayaan APBN dipatok hanya sekali 20% dari proyeksi keperluan dana pembangunan IKN sebesar Rp466 triliun hingga tahun 2045 mendatang. Sehingga porsi pembiayaan dari badan usaha memegang harapan besar untuk keberlangsungan dan juga keberhasilan proyek Ibukota baru tersebu
