Romli Atmasasmita
MANUSIA juga alam sekitarnya adalah dua faktor yang menentukan nasib serta masa depan kehodupan manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun, keterhubungan dan juga saling pengaruh kedua faktor ini termasuk manusia lalu sesamanya, tak disadari bahkan tidak ada dipahami manusia seutuhnya. Hal ini disebabkan adanya kelemahan filosofis fundamental cara berpikir lalu cara pandang manusia mengenai alam sekitar yaitu benda-benda fisik jiuga termasuk hidup di tempat dalamnya hewan, tumbuh- tumbuhan lalu bukan lupa, manusia sesama.
Kekeliruan cara berpiiir juga cara pandang ini adalah sumber dari peristiwa-peristiwa seperti kehancuran lingkungan hidup pada alam aekitar/lingkungan fisik kemudian krisis perilaku juga krisis moral di hukum lalu penegakan hukum. Di di hal manusia, krisis moral juga perilaku pada hukum serta penegakan hukum disebabkan adanya kekeliruan cara berpikir serta cara pandang manusia tentang makna eksistensi hukum dalam pada keberadaan manusia di hubungan sesamanya. Apakah kekeliruan cara berpikir lalu cara pandamg yang disebutkan merupakan sesuatu yqng dilahirkan atau dipelajari?
Masalah bagi cendekiawan hukum tidak terletak pada fungsi hukum statis belaka mempertahankan keadaan yang tersebut bersifat status- quo melainkan sebaliknya, setiap saat menyoal fumgsi hukum yang tersebut memberikan pencerahan tentang insiden hukum yang sebenarnya atau fungsi hukum yang digunakan dinamis dan juga bagaimana seharusnya sikap dan juga perilaku penegak hukum di menangani perkara aquo. Bahwa selain cara berpikir lalu cara pandang tentang hukum di fungsi normatif – statis juga ia sepatutnya lalu sepatutnya dipandang sebagai nilai (values), nilai merupakan kosakata yang tersebut tepat yang dimaksud mencerminkan asas kepatutan (billlijkeheid) lalu asas kepantasan (redelijkeheid).
Cara berpikir juga cara pandang hukum sebagai nilai akan menambah wawasan ahli hukum khususnya praktisi hukum memberikan penilaian melawan perilaku seseorang yang tersebut diduga telah terjadi melakukan pelanggaran hukum teristimewa hukum pidana dikarenakan hukum pidana merupakan pergulatan yang dimaksud sarat dengan kemanusiaan (alm. Roeslan Saleh). Jika demikian cara berpikir kemudian cara pandang hukum sebagai norma yang mana dinamis seharusnya, sepatutnya lalu sepantasnya mempertimbangkan sila kedua Pancasila di arti bahwa seseorang yang dimaksud diduga telah lama melakukan suatu aktivitas pidana, adalah bukanlah benda-mati, tetapi sosok manusia makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Apa maknanya? Hal ini berarti sejak seseorang diduga melakukan aktivitas pidana harus dianggap tidak ada bersalah sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap memperlihatkan kecuali dibuktikan sebaliknya.
Sepanjang proses peradilan pidana sejak penyelidikan sampai penuntutan dan juga pemeriksaan sidang pengadilan sampai dengan 480 hari, setiap tersangka/terdakwa, masih miliki hak asasi yang dimaksud melekat pada dirinya juga tidak ada boleh ada seseorang pun termasuk pemegang kekuasaan manapun beranggapan ia bersalah. Jika hal itu diadakan maka jelas bahwa tersangka/terdakwa telah dilakukan mengalami kezaliman yang dikutuk Allah Swt Tuhan Yang Maha Esa.
Filosofi pemidanaan di tempat pada negara hukum yang tersebut dilandaskan pada Pancasila sebagai pandangan hidup seharusnya lebih lanjut mengutamakan how to restore the justice (restorative justice) ketimbang how to retribute the justice (retributive justice). Pemikiran tentang hukum (pidana) yang disebutkan telah dilakukan mewujud pada Tujuan Pemidanaan yang tersebut telah dilakukan dicantumkan di UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (nasional).
Apa yang digunakan banyak dihujatkan warga awam terhadap seseorang pelaku kejahatan khususnya aksi pidana korupsi serta langkah pidana kesusilaan atau pembunuhan rutin tidaklah terkendali sehingga pepatah sekali lancung ke ujian seumur hidup tidak ada dipercaya melekat pada pelaku perbuatan pidana. Akan tetapi, berlakunya KUHP baru 2023 diharapkan terjadi pembaharuan sikap aparatur penegak hukum juga publik awan terhadap seseorang yang digunakan diduga terlibat aktivitas pidana termasuk langkah pidana korupsi.
Mungkinkah? Tantangan ini belaka dapat dijawab oleh pembaharuan cara berpikir kemudian cara pandang Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap seseorang yang terlibat di sistem peradilan pidana. Perubahan dari cara berpikir serta cara pandang tentang filosofi dan juga tujuan hukum pidana, keadilan retributif-pembalasan terhadap keadilan restoratif- pemulihan keseimbangan hubungan pelaku serta lingkungan publik tempat ia berdiam.
Bagian terakhir dari pemulihan hubungan ini telah terjadi sejak tahun 1960-an dikembangkan di sistem pemasyarakatan pada bawah naungan Kementerian Hukum juga HAM (dahulu Kementerian Kehakiman), akan tetapi tetap saja cuma tidaklah menunjukkan hasil positif serta signifikan kemudian sumber masalahnya terletak pada filosofi kemudian tujuan awal hukum pidana yang terbukti keliru dilihat dari aspek efisiensi dan juga efektivitas hasil dari sistem peradilan yang mana sudah berjalan selama 79 tahun sampai ketika ini.
