JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi anggaran pemilihan di APBN 2024. Realisasi anggaran pemilihan raya per 1 Agustus 2024 mencapai Rp29,8 triliun.
“Realisasi itu sekitar 78% dari pagu Rp38,2 triliun,” jelas Menteri Keuangan Sri Muyani di konferensi pers APBN KiTa di dalam Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (13/8/2024).
Baca Juga: Tiba di dalam Kantor DPP Golkar, Jusuf Hamka Antarkan Surat Pengunduran Diri
Dia merinci anggaran terbesar disalurkan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan juga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebesar Rp27,1 triliun digunakan untuk honorarium badan, pengadaan barang lalu jasa, pelaksanaan pemungutan kemudian penghitungan suara, dan juga dukungan operasional.
Tak hanya sekali itu, anggaran yang disebutkan juga digunakan untuk honorarium pengawas, fasilitasi serta pembinaan penyelenggaraan pemilu, pengawasan pemungutan dan juga penghitungan pernyataan dan juga dukungan operasional pengawas.
Selanjutnya, melalui 14 kementerian/lembaga digelontrokan sebesar Rp2,7 triliun digunakan untuk pengamanan pemilihan umum juga pemeliharaan keamanan kemudian ketertiban masyaraat, pemenuhan almatsus pengamanan pemilu, koordinasi pelayanan pemilihan umum serentak, pengelolaan pemilihan umum juga penguatan partai politik, juga supervisi penyelesaian permasalahan hukum.
Baca Juga: Mundur dari Golkar kemudian pemilihan kepala daerah 2024, Jusuf Hamka: Politik Keras serta Kasar
Dana yang dimaksud juga digunakan untuk desiminasi informasi pilpres serentak, pemantauan persidangan perkara pemilu, pengawasan berhadapan dengan akuntabilitas pilpres serta pilkada, layanan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik pada penyelenggaran pemilihan umum dan juga keamanaan siber di pelaksanaan pemilu.
Dengan realisasi ini, maka alokasi anggaran pemilihan umum sejak 2022 sampai dengan 2024 mencapai Rp71,2 triliun. RInciannya, realisasi 2022 sebesar Rp31 triliun kemudian pada 2023 sebesar Rp29,9 triliun.
