JAKARTA – Wakil Menteri Perjalanan lalu Sektor Bisnis Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo , menyambangi Istana Kepresidenan untuk menerima tanda jasa dan juga tanda kehormatan yang dimaksud akan disematkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Angela yang mana juga Ketua Umum DPP Partai Perindo ini tampak mengenakan kebaya dengan motif warna cokelat hitam.
Wamenparekraf Angela yang digunakan merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju ini juga terlihat berbincang dengan para penerima tanda jasa kemudian kehormatan lainnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Area Politik, Hukum, dan juga Ketenteraman (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengumumkan daftar penerima tanda jasa serta tanda kehormatan yang mana akan disematkan oleh Presiden Jokowi.
Hadi Tjahjanto, selaku Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa kemudian Tanda Kehormatan (GTK) mengungkapkan, sidang Dewan GTK telah dilakukan dilaksanakan untuk menyeleksi tokoh-tokoh yang digunakan diusulkan oleh berbagai kementerian, instansi, juga lembaga.
Tokoh-tokoh yang dimaksud dinilai sudah pernah memenuhi ketentuan untuk menerima tanda jasa dan juga kehormatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
“Pemberian tanda jasa kemudian tanda kehormatan ini diberikan untuk para menteri, delegasi menteri, dan juga pejabat lainnya berhadapan dengan pengabdian selama masa kerja pada pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo pada Kabinet Kerja 2014-2019, lalu Kabinet Indonesia Maju 2019-2024,” ucap Hadi Tjahjanto.
Sebanyak 61 calon penerima telah lama dipilih, terdiri dari berbagai kategori tanda jasa lalu kehormatan, yaitu:
– Medali Kepeloporan: 1 orang
– Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia: 2 orang
– Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra: 39 orang
– Tanda Kehormatan Bintang Jasa: 17 orang
– Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma: 2 orang
Hadi juga menyampaikan bahwa para penerima tanda jasa dan juga kehormatan yang disebutkan berasal dari berbagai latar belakang kemudian jabatan.
“Dari total 61 calon penerima, 23 orang merupakan menteri, 10 orang perwakilan menteri, 9 orang pejabat lembaga tinggi negara, 7 orang pejabat pimpinan lembaga pemerintah dan juga non-kementerian, 5 orang pejabat TNI kemudian Polri, 5 orang WNI dengan latar belakang profesi, kemudian 2 orang budayawan,” tambahnya.
