Tuai Polemik, Kemendikbudristek Hapus Jurusan IPA, IPS, serta Bahasa pada SMA

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, juga Teknologi atau Kemendikbudristek mengumumkan akan menghapus jurusan Pengetahuan Pengetahuan Alam (IPA), Pengetahuan Pengetahuan Sosial (IPS), juga Bahasa pada jenjang sekolah Sekolah Menengah Atas (SMA). Kebijakan penghapusan ketiga jurusan di SMA itu menuai polemik.

Perhimpunan Pendidikan dan juga Guru (P2G) mengkhawatirkan nasib guru apabila jurusan-jurusan yang dimaksud dihapus di SMA. Sementara Psikolog Pendidikan Tantri Rahmawati mengatakan, penghapusan jurusan-jurusan yang dimaksud dapat mempengaruhi jumlah total keperluan guru. Berikut pernyataan mereka.

P2G: Khawatir nasib guru

Kepala Sektor Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri mengkhawatirkan, nasib guru setelahnya Kemendikbudristek menghapus ketiga jurusan yang disebutkan sebagai implementasi Kurikulum Merdeka.

“Memang ada persoalannya. Pertama, sewaktu ini diterapkan ke sekolah, anak boleh memilih sesuai dengan pilihan pelajaran masing-masing. Tapi kenyataannya sekolah ini telah menyediakan menu paket pilihan,” kata Iman kepada Tempo pada Jumat, 19 Juli 2024.

Iman mengatakan, biasanya sekolah akan menyiapkan paket pilihan pelajaran apa belaka yang digunakan harus diambil dengan alasan ketersediaan kelas.

“Ini harus dilihat kapasitas kelasnya ada berapa,” ujarnya. 

Hal itu akibat sekolah akan segera cenderung menyesuaikan Informan Daya Manusia (SDM) atau guru. “Boleh jadi saat siswa memilih, dibebaskan memilih. Maka guru-guru yang disebutkan bukan akan mendapatkan jam mengajar,” tuturnya.

Selain itu, kebijakan ini juga akan menghasilkan guru akan kekurangan jam mengajar. Sebabnya, siswa cenderung memilih mata pelajaran sesuai minatnya, sehingga nantinya akan ada mata pelajaran yang digunakan dihindari.

Iman takut kebijakan itu akan berpengaruh terhadap guru yang tidaklah kebagian jam mengajar, khususnya berpengaruh terhadap sertifikasi mereka.

“Implementasi Kurikulum Merdeka akan terganggu teristimewa lantaran kebijakan cleansing guru honorer,” ujarnya. 

Kurikulum Merdeka dengan implementasi penghapusan jurusan, menurut dia, akan membutuhkan tambahan tenaga pengajar. Padahal, Dinas Pendidikan DKI Ibukota melakukan pemutusan kontrak dengan kebijakan cleansing.

“Idealnya ini akan ada berbagai simulasi kelas lantaran siswa bebas memilih,” tuturnya.

Kendati demikian, Iman setuju bahwa penghapusan jurusan ini dinilai lebih banyak fleksibel bagi siswa dikarenakan bukan dikotak-kotakkan lagi dengan jurusan IPA, IPS atau Bahasa. Sehingga tak ada diskriminasi prodi sewaktu hendak melanjutkan kuliah.