JAKARTA – otoritas Indonesia diminta untuk menyiapkan mitigasi menghadapi peperangan modern dan juga multikrisis. Untuk itu, para pemimpin tak terlena dengan manuver lalu intrik urusan politik yang digunakan tidak ada substansial sehingga mengabaikan kepekaan pada menghadapi ketidakpastian global juga risiko turbulensi yang tersebut semakin curam juga berpotensi membahayakan bangsa pada jangka panjang.
Hal yang disebutkan disampaikan pakar pertahanan sekaligus alumnus Doktoral Strategi Perlindungan Universitas Perlindungan (Unhan) Dina Hidayana usai mengikuti Dialog Demokrasi di area Habibie Center DKI Jakarta beberapa waktu lalu.
Kondisi ekstrem akibat perubahan era Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiquity (VUCA) menuju Turbulency, Uncertainty, Novelty, Ambiquity (TUNA) perlu diwaspadai dan juga diantisipasi secara detail dan juga cermat agar Indonesia tak turut terjebak di multikrisis lalu efek konflik modern.
“Tanpa upaya pencegahan (mitigasi) yang tersebut kritis melalui reformulasi rancang bangun sistem strategi perencanaan, proyeksi ancaman lalu pengawasan memadai, maka kekacauan kemudian runtuhnya kedigdayaan negara bukanlah hal mustahil,” kata putri dari almarhum Mardani abituren AKABRI 74 ini, Selasa (17/9/2024).
Dina memandang adagium “si vis pacem, para bellum”, yang tersebut artinya jikalau menginginkan damai maka bersiaplah pertempuran masih relevan dengan strategi pertahanan kontemporer. Kondisi masa damai justru lebih besar rumit dibandingkan masa perang, mengingat “war time” hanya sekali berfokus pada pelaksanaan serta kemenangan peperangan tanpa mengindahkan efisiensi.
Baca juga: KSAU Sebut Keamanan Atmosfer Jadi Salah Satu Kekuatan Perang Modern
Sementara “peace time” menuntut efisiensi dan juga efektivitas pemanfaatan sumber daya nasional yang dimaksud terbatas, baik itu SDM maupun SDA untuk eksistensi berkesinambungan.
Dina menyebut, fakta bahwa warga lalu aktor urusan politik kekinian cenderung disibukkan dengan perebutan kekuasaan atau suksesi kepemimpinan pada berbagai organisasi juga institusi tanpa mengindahkan visi serta solusi kongkret yang mana ditawarkan pada mengatasi berbagai persoalan kemudian ancaman bagi warga lalu masa depan negeri.
”Baru semata masyarakat selesai dengan urusan pemilihan presiden lalu para legislator yang masih menyisakan polemik, beberapa bulan ke depan sudah ada dihadapkan kembali dengan pemilihan umum tingkat area yakni pemilihan gubernur kemudian bupati/wali kota. Pertanyaannya, ide lalu gagasan seperti apa yang mana dimiliki para kandidat di memitigasi wilayah-wilayah di tempat Indonesia di menghadapi peperangan terbuka lalu asimetris hingga ancaman multikrisis?” tanya Dina.
