JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi anggaran untuk penyelenggaraan Ibu Daerah Perkotaan Nusantara (IKN) mencapai Rp11,2 triliun per Juli 2024.
Menurut Menkeu, realisasi yang disebutkan telah lama mencapai 26,4 persen dari pagu anggaran yang digunakan ditetapkan pemerintah sebesar Rp42,5 triliun untuk 2024.
“Jadi yang mana baru cair memang benar kelihatannya Rp11,2 triliun untuk yang pagu 2024 ini, yang dimaksud nilainya Rp42,5 triliun. Tapi tidak ada berarti belanjanya nanti hanya sekali Rp11,2 triliun, masih akan ada penyerapan juga ini biasanya akselerasi untuk pencairan terjadi di tempat kuartal III maupun di area kuartal terakhir (2024),” kata Sri Mulyani ketika konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024 di dalam Jakarta, Selasa (13/8/2024).
Sri Mulyani menambahkan, Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR) sudah ada miliki sekitar 108 kontrak konstruksi senilai Rp84,2 triliun, namun belum semua terealisasi sebab perjanjian kontraknya per termin.
“Pak Bas (Menteri PUPR Basuki Hadimuljono) mengungkapkan ada 108 paket nilainya Rp84,2 triliun. Sudah dikontrakkan. Nah dikontrakkan tidak berarti uangnya sudah ada pergi dari dikarenakan mereka have to deliver baru kita pay atau ada perjanjian kontraknya per termin,” jelas Menkeu.
Secara rinci realisasi anggaran IKN ini terbagi dua yakni untuk klaster infrastruktur lalu non infrastruktur. Realisasi klaster infrastruktur sebesar Rp9,0 triliun dari Pagu Rp39,3 triliun dipergunakan untuk berbagai aspek.
Realisasi anggaran itu digunakan untuk pengerjaan gedung di area kawasan Istana Negara, Kawasan Kemenko lalu Kementerian lain juga gedung Otorita IKN (OIKN). Pembangunan tower rusun ASN juga Hankam, rumah tapak menteri, kemudian rumah sakit IKN.
Pembangunan Jalan Tol IKN, jalan dan juga jembatan IKN, lalu Bandara VVIP, Pertemuan pemetaan, pemantauan lalu evaluasi: Penataan dan juga Penyempurnaan Kawasan Bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP, serta Pengendalian Banjir IKN.
“Kita juga memberikan beberapa tambahan belanja seperti belanja VVIP, jalan tol IKN, jembatan IKN yang digunakan kemarin beberapa mulai berfungsi, tapi beberapa perlu disempurnakan. Kemudian prasarana air. Akan ada 22 embung sebagai tampungan air dan juga akan dinaikkan menjadi 30, bahkan jadi 60,” ucap Bendahara Negara itu.
Sementara, untuk klaster non infrastruktur tercatat Rp2,2 triliun dari pagu anggaran yang tersebut sebesar Rp3,3 triliun. Anggaran yang dimaksud digunakan untuk perencanaan, koordinasi dan juga penyiapan pemindahan. Kemudian, pemasaran hingga sosialisasi IKN. Kegiatan pemetaan, pemantauan kemudian evaluasi, dukungan pengamanan POLRI, Operasional OIKN.
