JAKARTA – Dewan Perkotaan Amsterdam telah terjadi melarang pegawai pemerintah menggunakan aplikasi Telegram di telepon kantor merek akibat takut dimata-matai.
Seperti dilansir dari BNR, mengutip Alexander Scholtes, Anggota Dewan Perkotaan yang digunakan bertanggung jawab berhadapan dengan kebijakan teknologi informasi kota tersebut.
Scholtes mengonfirmasi terhadap stasiun radio yang dimaksud bahwa larangan yang dimaksud diterapkan pada akhir April, walaupun hingga ketika ini belum disampaikan ke publik.
Dia mengatakan, “aktivitas kriminal pada program serta risiko spionase” sebagai alasan utama langkah tersebut, menurut laporan tersebut,”
Pejabat yang dimaksud juga menggambarkan Telegram sebagai “tempat berlindung yang dimaksud aman bagi peretas, penjahat dunia maya, kemudian pengedar narkoba,” lapor BNR.
Meskipun Telegram awalnya dibuat di tempat Rusia, kantor pusatnya sekarang berlokasi di area Dubai lalu perusahaan yang dimaksud resmi terdaftar di area Kepulauan Virgin.
Laporan juga menyebutkan bahwa kota-kota lain di tempat Belanda belum memberlakukan larangan sejenis terhadap Telegram.
Juni lalu, surat kabar Belanda NL Times melaporkan bahwa Dewan Pusat Kota Amsterdam akan berhenti menggunakan kamera buatan China lantaran kegelisahan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan juga spionase. Kamera buatan Tiongkok diperkirakan akan dihapuskan secara bertahap di waktu lima tahun.
