Akhirnya Muhammadiyah Ambil Konsesi Izin Tambang, Apa Kata DPD IMM DIY, PP Aisyiyah, Koalisi Publik Sipil?

Jakarta – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta atau DP IMM DIY menyatakan bahwa Muhammadiyah justru akan memperparah krisis lingkungan yang digunakan berimbas pada krisis sosial jikalau menerima tawaran yang disebutkan pengelolaan tambang

“Kami merekomendasikan Muhammadiyah untuk segera menyatakan penolakan terhadap pemberian konsesi pertambangan yang mana jelas-jelas akan menunda krisis sosial-ekologis lalu berdampak buruk pada warga yang tersebut terkena dampak dengan segera dari tambang batu bara,” demikian bunyi poin ketiga sikap DPD IMM DIY yang dimaksud dirilis pada 28 Juni 2024.

IMM DIY pun mendesak pemerintah untuk mencabut aturan yang tersebut memungkinkan organisasi massa atau ormas keagamaan menjalankan tambang dalam Indonesia.

“Aturan ini bertentangan dengan regulasi ke atasnya lalu sarat dengan kepentingan kebijakan pemerintah transaksional,” bunyi poin kesatu sikap DPD IMM DIY. Selain itu, DPD IMM DIY menolak kelanjutan aktivitas tambang ekstraktif dalam Indonesi kemudian mendesak Muhammadiyah untuk turut dan juga pada upaya pemulihan lingkungan hidup.

Namun, pada Rabu, 24 Juli 2024, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas blak-blakan menjelaskan alasan pihaknya menerima izin tambang.

Salah satunya, kata Anwar, agar Muhammadiyah bisa saja menjalankan tambang dengan baik serta benar, sesuai dengan yang nilai-nilai dari ajaran agama. “Semestinya ormas keagamaan ini diberi kesempatan menjalankan tambang. Agamanya dibawa di proses pengolahan tambang,” ucapannya ketika dihubungi pada Rabu malam, 24 Juli 2024.

Ia memastikan, pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan akan segera berbeda dengan tambang yang tersebut dikelola para kapital. Sebab, nilai-nilai dari ajaran agama, seperti kebersamaan maupun saling memedulikan itu harus ditumbuhkembangkan oleh ormas-ormas keagamaan.

Sementara itu, penolakan juga muncul dari Pimpinan Pusat Aisyiyah yang mana masih berharap para pimpinan Muhammadiyah memutuskan tak menerima izin tambang pada forum penghadapan yang tersebut akan digelar

Pimpinan Pusat Aisyiyah masih berharap ada keajaiban para pimpinan Muhammadiyah memutuskan tak menerima izin tambang pada forum pertarungan yang digunakan akan dilakukan pada Sabtu-Minggu, 27-28 Juli 2024 di dalam Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta.

“Yang penting bahwa mari berharap semoga masih ada keajaiban bahwa besok atau lusa itu para pimpinan tidaklah menerima tambang untuk Muhammadiyah kemudian menyampaikan terima kasih terhadap pemerintah,” upcap Hening Parlan di dalam Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat, 26 Juli 2024.

Aksi Muhammadiyah Harus Berani Menolak Konsesi Tambang

Bertepatan dengan PP Muhammadiyah mengadakan Konsolidasi Nasional guna memutuskan penerimaan atau penolakan pengelolaan perusahaan tambang di Indonesia, pada Sabtu-Minggu, 27-28 Juli 2024. 

Koalisi rakyat sipil, akademisi, aktivis lalu peserta didik pada Yogyakarta yang tersebut tergabung pada Diskusi Cik Di Tiro dan juga Jaringan Gugat Demokrasi (JAGAD) mengadakan aksi simbolis untuk mendesak PP Muhammadiyah agar menolak tawaran mengurus kegiatan bisnis tambang pada Indonesia, pada Sabtu, 27 Juli 2024 di Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta. 

Dilansir dari rilis pers aksi tersebut, jaringan rakyat sipil di dalam Yogyakarta menegaskan bahwa ormas keagamaan bukan boleh terlibat di bidang usaha tambang. Pemberian izin industri tambang oleh pemerintah akan menjerumuskan ormas keagamaan ke di lumpur dosa ekologis lantaran praktik kegiatan bisnis tambang pada waktu ini diwujudkan dengan ugal-ugalan dan juga tak berkelanjutan. 

Sana Ullaili dari SP Kinasih mengungkapkan banyak dari korban pertambangan adalah anggota atau simpatisan ormas keagamaan. Mereka inilah yang mana seharusnya dipikirkan dan juga dilindungi hak-haknya. 

“Memang, jikapun ditolak ormas keagamaan, wilayah izin bisnis pertambangan (WIUP) kemungkinan permanen akan dioperasikan oleh pebisnis tambang yang dimaksud bisa jadi jadi tambahan merusak. Atas dilema ini, seharusnya ormas sangat ringan mengambil sikap, yakni dengan rakyat menolak juga mengharamkan segala bentuk perusakan,” kata Sana, disitir dari rilis pers aksi tersebut. 

MICHELLE GABRIELA | ANGELINA TIARA P

Artikel ini disadur dari Akhirnya Muhammadiyah Ambil Konsesi Izin Tambang, Apa Kata DPD IMM DIY, PP Aisyiyah, Koalisi Masyarakat Sipil?