Yogyakarta – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengungkapkan alasan utama organisasi kemasyarakatan itu menerima Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang batu bara.
Hal itu disampaikan Haedar setelahnya rampungnya Konsolidasi Nasional Muhammadiyah yang diselenggarakan ke Universitas Aisyiyah atau Unisa Yogyakarta Minggu 28 Juli 2024.
“Kami, Muhammadiyah sesuai karakter kami, di mana ada tawaran resmi yang mana sifatnya political will baik dari pemerintah, tiada juga merta menerima, tapi juga tidaklah dan juga merta menolak,” kata Haedar Nashir, Minggu 28 Juli 2024.
Haedar melanjutkan, Muhammadiyah selama ini punya prinsip, langkah menerima, menolak dan juga melakukan apapun harus berdasarkan ilmu di agama Islam yang jadi pedoman.
“Bahwa jangan bertindak, bersikap apapun tanpa ilmu, langkah kami juga berbasis pada pemikiran-pemikiran Muhammadiyah yang dimaksud sesuai prinsip Islam Berkemajuan, dan juga meninjau berubah-ubah konteks keberadaan lokal dan juga nasional,” kata dia.
Dua bulan kajian
Maka, kata Haedar, selama kurang lebih tinggi dua bulan ini Muhammadiyah mengkaji tentang izin pengelolaan tambang itu. Dari berubah-ubah aspek sekaligus mendengar pernyataan dari kelompok yang mana kontra dengan sederet argumen mulai kesulitan lingkungan, nasib rakyat setempat dan juga perihal peluang tambang ilegal yang dimaksud miliki berbagai masalah.
“Bahkan ada sebagian kecil kelompok yang (menolak kelola tambang) mengadakan demonstrasi, kami terbiasa situasi itu, demo, kritik sekeras apapun kami sikapi secara moderat kemudian terbuka,” ujarnya.
“Kami juga terima pandangan yang tersebut pro lalu konstruktif dengan beraneka argumen disertau data dan juga fakta yang tersebut hidup di lapangan,” kata dia.
Dari hasil kajian berubah-ubah aspek itu, kata Haedar, Muhammadiyah pun akhirnya menerima izin usaha pertambangan yang diberikan pemerintah.
“Kami mengawasi nilai positif tambang itu seperti sebuah kehidupan, persis seperti itu juga pro kontranya, tidak cuma persoalan tambang, tapi globus politik, ekonomi, sosial budaya juga seperti itu dinamikanya,” kata Haedar.
Haedar membandingkan, bagaimana dulu rakyat Negara Indonesia menyongsong era reformasi juga demokratisasi. Ia mengumumkan reformasi dulu dibayangkan seperti surga, begitu terbentuk demokratisasi, terjadi tambah masalah. Ia mengemukakan Muhammadiyah di menghadapi permasalahan dengan elegan, lalu seksama.
“Kami ambil langkah serta kebijakan (menerima ijin tambang) tidak dikarenakan terlibat ikutan atau tekanan sosial, semua aspek kami himpun jadi dasar pertimbangan kelola tambang, berikutnya kami plenokan lalu konsolidasi. Jadi ada dua pandangan hidup (soal pro kontra tambang) ini akhirnya mayoritas sampai kesimpulan PP Muhammadiyah satu kesatuan di pertimbangan menerima (izin tambang),” ujarnya.
Bentuk Satgas
Sebagai keseriusan melaksanakan izin pengelolaan tambang itu, Muhammadiyah pun telah lama membentuk satuan tugas khusus untuk pengawasan juga pelaksanaan.
Sebagai ketua satgas tambang itu, Muhammadiyah menunjuk Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Lingkup Ekonomi, Bisnis, serta Industri Halal Muhadjir Effendi. Muhadjir sendiri merupakan Menteri Koordinator Sektor Pembangunan Individu kemudian Kebudayaan (PMK) pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
“Pak Muhadjir sebagai ketua satgas mewakili Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sektor Ekonomi, Bisnis, dan juga Industri Halal, tidak sebagai Menteri PMK,” kata Haedar.
Artikel ini disadur dari Haedar Nashir Beberkan Alasan Muhammadiyah Terima Izin Tambang
