Ibukota Indonesia – Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak kemudian Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati menyebutkan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi (TI) di upaya mengawasi serta mengendalikan penyaluran substansi bakar minyak (BBM) subsidi serta kompensasi bagi konsumen pengguna.
Menurut dia, pada keterangannya di dalam Jakarta, Senin, teknologi informasi juga mempermudah organisasi perangkat wilayah (OPD) selaku penerbit surat rekomendasi kemudian konsumen pengguna untuk mendapatkan BBM subsidi dan juga kompensasi negara.
"Dalam menyalurkan BBM subsidi juga kompensasi untuk rakyat yang dimaksud berhak, yaitu konsumen pengguna, tentu kami punya alat kendali, salah satunya yaitu surat rekomendasi," kata Erika ketika berubah menjadi pembicara di talkshow bertajuk "BBM Subsidi, Bukan untuk Semua Orang", yang tersebut diselenggarakan pada rangkaian Halal Bihalal Ikatan Pimpinan Tinggi (PIMTI) Perempuan Indonesia di dalam Jakarta, Hari Jumat (11/4/2025).
BPH Migas telah dilakukan menerbitkan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) kemudian Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).
Sesuai beleid tersebut, konsumen pengguna, seperti bisnis mikro, perniagaan perikanan, perniagaan pertanian, transportasi, atau pelayanan umum, diwajibkan memiliki surat rekomendasi, yang diterbitkan oleh OPD terkait.
Untuk itu, BPH Migas sudah pernah mengembangkan program Xstar, yang mana merupakan salah satu alat kontrol pemanfaatan BBM subsidi dan juga kompensasi agar tepat sasaran lalu tepat volume.
"Kami juga telah mempunyai program untuk penerbitan surat rekomendasi dan juga datanya telah terintegrasi dengan pemerintah area juga badan perniagaan penugasan," imbuh Erika.
Surat rekomendasi merupakan upaya meningkatkan akuntabilitas jumlah penyaluran BBM subsidi juga kompensasi, mengingat subsidi BBM menggunakan uang negara.
Data yang disebutkan terekam di sebuah sistem, yang dimaksud mana ukuran BBM subsidi kemudian kompensasi yang digunakan disalurkan terhadap konsumen pengguna, akan tercatat dengan baik.
"Jadi, kita tahu berapa (volume) yang tersebut sudah ada dikeluarkan untuk setiap-tiap konsumen pengguna," jelas Erika.
Selain mengatur lalu mengawasi penyaluran BBM subsidi kemudian kompensasi bagi masyarakat, lanjut Erika, BPH Migas juga berjanji mewujudkan transisi energi bersih, salah satunya dengan mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi melalui jaringan gas bumi (jargas) rumah tangga.
"Khususnya ibu-ibu untuk mulai mengenali bahwa ada alternatif energi bersih, yaitu jaringan gas bumi melalui pipa yang dapat dimanfaatkan pada rumah tangga," ucapnya.
Erika pun mengupayakan perempuan Nusantara dapat membantu untuk mewujudkan tugas BPH Migas di memaksimalkan pemanfaatan gas bumi di di negeri, dikarenakan gas bumi merupakan energi yang tersebut tambahan bersih serta efisien.
"Bagaimana nanti warga beralih untuk energi yang dimaksud lebih tinggi bersih serta lebih besar sederhana didapatkan. Sudah seharusnya perempuan melibatkan untuk membantu lalu menyukseskan program-program pemerintah," tuturnya.
Sebagai salah satu perempuan yang diberi amanah menjadi pemimpin sebuah lembaga, ia menghadirkan perempuan Negara Indonesia mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki agar dapat mewujudkan cita-cita dan juga berkontribusi nyata bagi konstruksi nasional.
"Pada pada waktu bekerja, kita bekerja dengan segala kemampuan yang tersebut dimiliki. Usahakan secara maksimal agar tujuan itu tercapai. Jalankan tugas dengan baik sesuai dengan apa yang mana diamanahkan terhadap kita," sebut Erika.
Kegiatan juga dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan juga Birokrasi Rini Widyantini, Menteri Pemberdayaan Perempuan kemudian Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Direktur Jenderal Tenaga Baru Terbarukan dan juga Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi, juga banyak Pengurus Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia.
Artikel ini disadur dari Kepala BPH Migas sebut pentingnya TI untuk kendalikan BBM subsidi
