JAKARTA – Menjadi hal yang tersebut wajar apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ada mempunyai power serta hanya sekali orang biasa pasca tidak ada lagi menjabat sebagai presiden. Hal ini ditegaskan oleh pendukung Prabowo Subianto, Haikal Hassan.
Penyampaian ini disampaikan Haikal Hassan menanggapi pernyataan politikus PDIP, Adian Napitupulu, di inisiatif Rakyat Bersuara dalam iNews, Selasa (17/9/2024).
“Kalau tadi Bang Adian bilang pasca 20 Oktober Pak Jokowi tidaklah punya wewenang, itu ya memang benar begitu, setiap presiden selesai ya udah selesai begitu. Terus apa yang dimaksud mau dinaikin gitu loh,” ucap Haikal.
Haikal memandang, PDIP seharusnya bergabung bertanggung jawab melawan beragam fenomena yang mana terjadi mendekati lengsernya Jokowi.
“Kalau Bang Adian meninjau ada sesuatu yang tersebut enggak beres dalam negara ini, mestinya jangan lihat sekarang dong, yang dimaksud sama-sama Pak Jokowi selama 9 tahun tambahan itu siapa? Ya PDIP, masa PDIP lepas tangan,” katanya.
Haikal pun meminta, untuk bukan menumpahkan segala kesalahan terhadap Jokowi. “Jangan sampai kesalahan ini ditumpahkan ke orang gitu loh. Yang 9 tahun 3 bulan ini bersatu Pak Jokowi itu siapa?” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi Indonesia pada waktu ini telah sangat hancur dari sisi korupsi. “Jangan pura-pura cuci tangan, lepas diri, negara ini telah hancur lebur dari sisi korupsi, terus KPK punya daftar yang tersebut paling sejumlah korupsinya itu partai apa. Saya enggak tanya Adian, saya tanya partainya,” tegasnya.
Haikal juga mempertanyakan sikap DPR yang mana tak kunjung mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang sudah pernah diminta oleh Jokowi.
“Kenapa sampai sekarang yang tersebut diminta oleh Pak Jokowi Undang-Undang Perampasan Aset, kenapa ketum Anda itu bukan menyetujui, kenapa DPR enggak ngikutin,” ucapnya.
“Kalau itu disetujui, perampasan aset itu semata-mata dari lima orang saja, Rp440 triliun balik di waktu sesaat,” lanjutnya.
Oleh lantaran itu, Haikal kembali menegaskan, hal yang tersebut normal bila Jokowi tidak ada lagi memiliki kekuasaan pasca purnatugas.
“Itu normal. Presiden Soekarno yang mana kita hormati ketika beliau bukan lagi presiden kehilangan segalanya. Pak Harto almarhum yang mana kita hormati, ketika selesai jadi presiden sudah ada juga selesai, begitu juga Pak SBY, Bu Mega,” tandasnya.
